Akhirnya Pencairan Tunjangan GTT Punya Landasan Hukum

Tunjangan untuk guru tidak tetap (GTT) yang sempat terhambat karena regulasi hukum yang belum jelas kini sudah menemukan titik terang. Kejelasan tentang tunjangan GTT disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dalam hearing yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD).

Kepala Dinas Pendidikan , Fathor Rakhman menyatakan, yang berhak menerima tunjangan yakni GTT kelompok K2 yang belum diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Jumlah K2 yakni ada 560 orang. Sedangkan kuota untuk tunjangan yang diberikan ada 893 orang. “Sehingga kekurangan tersebut akan diambilkan dari GTT non K2 atau tenaga sukwan,” paparnya.

WAJAH PENDIDIKAN: Seorang guru mata pelajaran matematika mengajar di kelas di SMPN 3 Panarukan.

Fathor mengatakan, jumlah GTT non K2 di Situbondo berjumlah ribuan, sedangkan jumlah kuota untuk GTT non K2 hanya ratusan. Sehingga untuk menangani hal tersebut, dia memberlakukan sistem ranking bagi GTT non K2. Sistem ranking itu mengacu pada beberapa hal. Yaitu masa kerja, kualifikasi pendidikan, kebenaran keberadaan tenaga sukwan , dan usia. “Untuk tenaga sukwan, masa kerja menjadi hal utama yang diperhatikan oleh pemerintah,” jelasnya.

Dijelaskan, rangking untuk GTT non K2 dibuat berbeda antara SMP dan SD. Rangking untuk GTT SD dibuat per kecamatan. Sedangkan untuk GTT SMP dibuat per sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah. 

“Besar honorarium yang diberikan yakni Rp 500 ribu per GTT.  Terhitung sejak Januari 2017.  Sumber dana berasal dari APBD dan frekusensi pemberian akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Bisa 10 bulan, bahkan satu tahun,” urainya.

Fathor mengungkapkan, cantolan regulasi untuk K2 jelas tercatat yakni yang  sudah menjadi sukwan sejak Januari 2005 atau sebelumnya. Selanjutnya cantolan hukum untuk GTT non K2, menggunakan surat tugas dari kepala sekolah. Jadi landasan regulasi yang digunakan itu adalah surat tugas yang dikeluarkan oleh kepala sekolah yang diperkuat dengan surat tugas dari kepala UPTD. Hal itu tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah (PP) nomor 48 tahun 2005. 

”Karena selama ini yang mengeluarkan SK untuk GTT sukwan adalah kepala sekolah. Kami rasa itu tidak melanggar PP karena kita tidak mengangkat tenaga pendidik baru melainkan memberikan tunjangan bagi mereka yang telah ditugaskan melalui surat tugas. Yakni surat tugas kepala sekolah,” ulasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Situbondo, Janur Sasra Ananda mengatakan, meminta data GTT K2 dan sukwan by name by adress sebelum tanggal 10 Agustus. Itu sebagai bentuk transparansi Dinas Pendidikan kepada anggota dewan dan masyarakat. “Yang jelas, Dinas Pendidikan kami nilai siap baik secara data maupun landasan hukum untuk melakukan pencairan tunjangan GTT,” paparnya.

Janur mengatakan, anggaran dana untuk tunjangan tersebut sebesar Rp 8 Miliar. Jumlah tersebut sama dengan dengan APBD tahun anggaran 2016. “Kami telah berkoordinasi dengan badan anggaran terkait jumlah anggaran itu. Dan yang terpenting adalah data guru sukwan itu dipegang oleh kami sebelum paripurna dimulai,” ujarnya.

Dijelaskan, hal yang paling penting adalah data yang akan dikumpulkan ke dewan merupakan data yang diketahui dan ditandatangani oleh kepala UPTD. Karena kepala UPTD yang akan bertanggung jawab. “saran dari komisi IV yakni jangan sampai ada pemalsuan data yang dilakukan oleh kepala sekolah maupun kepala UPTD,” tandasnya.
Sumber: www.jawapos.com
loading...
LIKE & SHARE

0 Response to "Akhirnya Pencairan Tunjangan GTT Punya Landasan Hukum"

Posting Komentar