DUH...!! Tunjangan Profesi Guru Swasta Dihapus Disdikbud dan PGRI Belum Dapat Informasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Nunukan belum mengetahui adanya Peraturan Pemerintah (PP) 19/2017 tentang guru, terkait penghapusan Tunjangan Profesi Guru (TPG) khusus guru swasta.

Kepala Disdikbud Nunukan, Jayamartom, SE mengatakan, hingga saat ini belum ada pemberitahuan resmi dengan adanya penghapusan TPG untuk guru swasta. “Saya belum dapat informasi terkait penghapusan TPG untuk guru swasta,” singkat Jayamartom kepada media ini.


Penghapusan TPG khusus guru swasta adalah kebijakan pemerintah yang dianggap merugiakan guru swasta. Bahkan PGRI telah mengecam keputusan tersebut. PGRI telah menuntut PP 19/2017 tentang guru untuk direvisi.

Terkait penghapusan TPG khusus guru swasta, Ketua PGRI Nunukan, M. Jasmin Gerin S.Pd ikut belum mengetahui adanya penghapusan TPG khusus guru swasta. “Saya belum dapat informasi terkait adanya penghapusan TGP khsusus guru swasta,” kata Jasmin Gerin kepada Radar Nunukan melalui telepon selulernya, Jumat (14/7).

Namun saat ini, Sekretaris PGRI Nunukan sedang berada di Jakarta menghadiri pertemuan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), ia memastikan bahwa kehadiran PGRI ke Jakarta dalam pembahasan terkait tunjangan tersebut.

“Sekretaris saya belum pulang, kemungkinan ke Jakarta membahas tentang penghapusan TPG itu. Setelah kembali nanti saya akan hubungi kembali,” janjinya.

Terpisah, Ketua Umum Pengurus Besar (PB) PGRI, Unifah Rosyidi mengatakan, keputusan pemerintah menghapus pasal tunjangan fungsional itu membuat guru swasta sedih dan marah. “Meskipun nominalnya rata-rata Rp 250 ribu perbulan, sangat ditunggu-tunggu oleh para guru,” katanya yang sunting dari JPNN (Jawa Pos Group), Jumat (7/7) di Jakarta.

Apalagi bagi para guru yang mendapatkan gaji sangat kecil dari sekolahnya. Keberadaan tunjangan fungsional itu sangat membantu guru. Dia mengatakan, penghapusan tunjangan fungsional itu menunjukkan arogansi Kemendikbud dalam mengelola guru.

Unifah berharap PP 19/2007 itu direvisi. Dia mengatakan PGRI, sebagai induk organisasi profesi guru terbesar, siap duduk bersama dengan Kemendikbud. Unifah mengatakan sempat ada kabar bahwa pemerintah hanya mengganti istilah dari tunjangan fungsional menjadi insentif.

Menurut dia pengubahan itu tidak tepat. Sebab guru adalah jabatan fungsional. Sementara, jika diganti dengan insentif, maka pemberian tunjangannya terkait dengan kinerja. “Tunjangannya sudah kecil, kalau dikaitkan dengan kinerja seperti kehadiran, bisa lebih kecil lagi,” paparnya.

Berdasarkan data Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud besaran tunjangan fungsional atau insentif guru swasta tahun ini sebesar Rp 400 miliar. Alokasi itu untuk membayar tunjangan fungsional sebanyak 117 ribu guru swasta.

Berdasarkan jenjang pendidikan, alokasi paling banyak untuk guru SD dan SMP (pendidikan dasar). Dirjen GTK Kemendikbud Sumarna Surapranata mengatakan memang benar pasal tentang tunjangan fungsional dihapus. Namun dia menegaskan tunjangan fungsional hanya berubah nama menjadi insentif. Dia beralasan pengubahan ini menyesuaikan regulasi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Guru tidak akan meributkan namanya ya. Yang penting uangnya tetap teralokasikan,” jelasnya. Pranata mengatakan lambat laun jumlah sasaran guru peneriman tunjangan fungsional akan turun. Sebab banyak guru swasta yang mendapatkan kucuran TPG. Dia menegaskan guru swasta yang mendapatkan TPG otomatis tidak mendapatkan tunjangan fungsional lagi.
loading...
LIKE & SHARE

0 Response to "DUH...!! Tunjangan Profesi Guru Swasta Dihapus Disdikbud dan PGRI Belum Dapat Informasi"

Posting Komentar