Pangkat PNS Tidak Berlaku, Non Job Tak Dapat Tunjangan

Pangkat maupun golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sulut tidak akan berlaku lagi. Ini jika Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah mulai diterapkan. Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmadja mengatakan,‎ tidak akan memberlakukan syarat pangkat/golongan itu dalam konteks pengangkatan jabatan.

“Jika pada ketentuan sebelumnya pengangkatan dalam jabatan mensyaratkan masa kerja (pangkat/golongan) tertentu yang bisa ikut pengisian jabatan. Dengan PP ini persyaratan justru dititikberatkan pada kualifikasi dan kompetensi yang harus dimiliki masing-masing jabatan, sehingga memacu kompetensi terbuka bagi PNS,” ujarnya.

Image result for pns

Jadi golongan kepangkatan tidak lagi melekat kepada orangnya tapi pada jabatan. “Misalnya seorang PNS diangkat deputi karena golongan kepangkatannya IVd. Dengan aturan baru, PNS akan mendapatkan golongan kepangkatan bila menduduki jabatan," terangnya.

Lanjutnya, dengan begitu, besaran gaji dan tunjangan PNS pun akan menyesuaikan. Jadi jika PNS non job akan tunjangan dihapuskan.

Selain itu, ke depan tak akan ada lagi istilah golongan I-IV dalam jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN). Istilah tersebut diganti dengan kelas jabatan yang dimulai dari 1-15. Pemetaan untuk pengalihan kelas jabatan ini sudah mulai berjalan. Di tingkat pemerintah pusat, evaluasi sudah berjalan 100 persen. “Ini nunggu PNS daerah,” katanya.

Asdep Pengembangan Kompetensi dan Kinerja SDM Aparatur Otok Kuswandaru mengatakan, berlakunya aturan soal jabatan ini akan berbarengan dengan keluarnya PP gaji dan tunjangan yang tengah digodok. Sehingga, aturan bisa saling melengkapi. “Tahun ini kita targetkan rampung,” ungkapnya.

Dengan perubahan aturan ini, Otok meyakini, negara bisa sangat efisien. Negara hanya akan menggaji mereka sesuai dengan beban kerjanya. Tak ada lagi gaji besar bagi mereka yang sudah non job, apalagi untuk mereka yang terkena sanksi pidana korupsi, pelanggaran disiplin berat dan lainnya. “Prinsipnya, pangkat melekat ke jabatan bukan perorangan. Ke depan, reformasi birokrasi akan luar biasa,” tuturnya.

Dia menambahkan, dalam PP 11/2017 juga diamanatkan soal pembatasan masa jabatan. Sebuah jabatan hanya boleh diduduki selama lima tahun. Selanjutnya, harus dilakukan kembali seleksi untuk pengisian jabatan tersebut. Semua orang yang sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam PP 11/2017 berhak mengikuti seleksi tersebut, termasuk pejabat sebelumnya.

Terkait PP baru ini, sejumlah kepala daerah mengapresiasi. Seperti Bupati Minsel Christiany Eugenia Paruntu. Menurutnya, setiap daerah harus menindaklanjuti PP 11/2017.

“Dalam hal ini untuk Kabupaten Minsel tentu wajib mengikuti peraturan tersebut jika sudah diberlakukan. Fokusnya Memang sekarang dibutuhkan PNS yang profesional dan kompeten di bidangnya agar produktifitas dan kinerjannya baik. Ini kan semua untuk kepentingan pengembangan karir PNS dan untuk memberikan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat. Supaya pemerintahan dapat lebih baik dan maju ke depan,” urai Paruntu.

Terpisah, Bupati Sitaro Toni Supit memberikan respon positif. Menurutnya, maksud PP 11/2017  salah satunya untuk penghematan anggaran. “Sebab, jika ASN yang secara struktural tidak menjabat otomatis beban kerjanya akan ringan dan tidak mungkin disamakan dengan yang berbeban kerja berat. Untuk itu perlu ada peraturan seperti ini. Selain itu, ini sangat bagus sebab dapat menghemat anggaran yang nantinya dapat dialokasikan ke pembangunan," katanya.

Penjabat Bupati Sangihe John Heit Palandung mengatakan, hal ini sudah menjadi keharusan. Yakni menempatkan PNS bukan karena pangkat tapi kualifikasi dan kompetensi.

"Jadi di mana PNS itu ditempakan, dia harus profesional dan menguasai tupoksi. Agar yang bersangkutan dipakai terus oleh pimpinan. Tetapi jika tidak tentu harus tersingkir," tutur Palandung. Sekkab Sangihe Edwin Roring turut memberikan tanggapan.  Menurutnya, dengan PP 11/2017 sudah menjamin daftar sistem merit PNS. “Sehingga ada kepastian dari awal memulai karir hingga akhir atau pensiun," tandas Roring.

Sedangkan Kaban BKPPD Tomohon Daniel Pontonuwu menuturkan, keluarnya PP 11/2017 tentang Manajemen PNS akan memberi pengaruh terhadap kinerja pegawai. “Filosofinya biasa makan sepiring sekarang sudah harus dua piring maksudnya tanggung jawab bertambah," jelas Pontonuwu.

Dia juga mengaku sepakat jika pangkat dan golongan PNS tidak diberlakukan untuk penempatan jabatan. “Kemudian bagi yang tidak mendapatkan jabatan tidak akan mendapatkan tunjangan itu baik. Dalam artian, gaji tunjangan dipangkas untuk efisiensi,” katanya.

Kepala BKDD Manado Corry Tendean lain lagi. Ketika dimintai tanggapan, dia belum mau berkomentar. Menurtnya karena terkait PP Ini baru akan digelar Rakornas 10 Mei nanti. “Nanti setelah Rakoornas baru, kami akan memberikan keterangan, supaya jelas dan tidak salah arah,” tandasnya.

Diketahui, kehadiran PP 11/2017 untuk menguatkan implementasi sistem merit dalam manajemen birokrasi yang mencakup sejumlah hal. Di antaranya manajemen SDM secara efektif, efisien dan terintegrasi; standar integritas dan perilaku untuk kepentingan publik; seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif; penggajian, reward and punishment berbasis kinerja. PP 11/2017 menjadi isu penting yang akan dibahas dalam Rakornas Kepegawaian 2017 pada 10 Mei mendatang. Adanya PP tersebut otomatis mengubah manajemen birokrasi di pemerintah. 

Demikian informasi yang kami sampaikan yang kami lansir dari manadopostonline.com . Silahkan like fanspage dan tetap kunjungi situs kami di www.kompasnesia.com. Kami akan selalu memberikan berita terbaru, terhangat, terpopuler, dan teraktual yang diperoleh dari berbagai sumber yang terpercaya. 

Terima Kasih atas kunjungan anda Semoga informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat dan terima kasih. Untuk info terbaru lainnya silakan kunjungi laman DISINI..!

Mohon Dishare agar semua rekan - rekan kita tahu

Baca juga informasi terkait di bawah yang juga sangat menarik
loading...
LIKE & SHARE

0 Response to "Pangkat PNS Tidak Berlaku, Non Job Tak Dapat Tunjangan"

Posting Komentar