Ribuan Guru Honorer Tuntut Kejelasan Status

Ribuan guru dan tenaga administrasi honorer di SD dan SMP Negeri sekota Cirebon menuntut kejelasan status kepegawaiannya. Mereka menuntut kejelasan status kepegawaian melalui SK Wali Kota. Selama ini, status kepegawaian mereka hanya diakui sekolah, berdasarkan SK Kepala Sekolah. Tuntutan tersebut disampaikan puluhan tenaga honorer yang mewakili ribuan sejawatnya kepada Ketua DPRD Kota Cirebon Edi Suripno dan sejumlah anggota dewan, Kamis, 20 April 2017.

Mereka mendatangi gedung dewan untuk meminta bantuan wakil rakyat memfasilitasi tuntutan mereka kepada Pemkot Cirebon. Mereka diterima Ketua DPRD Kota Cirebon Edi Suripno dan sejumlah anggota dewan di ruang serba guna gedung DPRD Kota Cirebon.


Image result for guru honorer

Menurut salah seorang koordinator tenaga honorer, Kusmana, selama belasan tahun mengabdi menjadi honorer, mereka tidak memiliki SK honorer yang diakui Pemkot Cirebon. Mereka hanya memiliki SK yang ditandatangani kepala sekolah di sekolah setempat.

"Meski bekerja di lingkungan lembaga pemerintah daerah, namun keberadaan kami seperti tidak diakui pemda setempat," kata Kusmana.

Padahal sesuai ketentuan, katanya, Wali Kota Cirebon bisa saja mengangkat tenaga honorer untuk menutupi kekurangan tenaga pendidik dan kependidikan. Sejumlah aturan bisa dijadikan pijakan dan payung hukum.

"Di tengah moratorium penerimaan PNS, wali kota dapat mengambil tindakan diskresi dalam pemenuhan kekurangan tenaga pendidik dan kependidikan sesuai ketentuan UU Nomor 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan," katanya.

Ketentuan lain yang juga bisa dijadikan acuan yakni UU Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen, UU Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Menurut Kusmana, saat ini ada sekitar 2.000 tenaga pendidik dan kependidikan honorer di SD dan SMP negeri di Kota Cirebon.

Diungkapkannya, selama ini dengan status honorer di SDN Kartini 4, dia hanya mendapat honor Rp 600 ribu per bulan. Honor sebesar itu, hanya sekitar sepertiga dari UMK Kota Cirebon yang ditetapkan sebesar Rp 1,741 juta.

"Saya masih mending, untuk penjaga sekolah malah honornya hanya Rp 300 ribu per bulan," katanya. Selain kejelasan status kepegawaian, mereka juga menuntut diprioritaskan untuk menjadi PNS, saat moratorium dicabut.

Demikian informasi yang kami sampaikan yang kami lansir dari www.pikiran-rakyat.com . Silahkan like fanspage dan tetap kunjungi situs kami di www.kompasnesia.com. Kami akan selalu memberikan berita terbaru, terhangat, terpopuler, dan teraktual yang diperoleh dari berbagai sumber yang terpercaya. 

Terima Kasih atas kunjungan anda Semoga informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat dan terima kasih. Untuk info terbaru lainnya silakan kunjungi laman DISINI..!

Mohon Dishare agar semua rekan - rekan kita tahu

Baca juga informasi terkait di bawah yang juga sangat menarik
loading...
LIKE & SHARE

0 Response to "Ribuan Guru Honorer Tuntut Kejelasan Status"

Posting Komentar