Legalkan Pungutan, Mendikbud Dinilai Tak Paham Kondisi

Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy yang akan melegalkan sekolah melakukan pungutan seperti tidak melihat dan memahami kondisi sebenarnya yang terjadi di sekolah.

Ditambah lagi, kebijakan tersebut bakal diperkuat dengan diterbitkannya Permendikbud yang mengatur itu. “Payung hukum soal legalisasi pungutan yang bakal dikeluarkan itu sebenarnya sudah ada di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 dan Permendikbud Nomor 44. Dari kedua aturan tersebut, sudah jelas menyatakan bahwa sumbangan yang diperbolehkan bukan pungutan apalagi bersifat memaksa,” ujar Kepala Ombudsman Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar yang dihubungi.

Image result for uang

Jadi, sambung Abyadi, dia khawatir bila Permendikbud tentang kebijakan itu diterbitkan justru dimaknai bahwa sekolah diberi kesempatan untuk melakukan pungutan.

“Boleh-boleh saja mencari aliran dana tambahan agar meringankan beban pemerintah, tetapi dalam bentuk sumbangan bukan pungutan. Kalau tetap yang namanya pungutan jelas tidak tepat. Sebab, menurut Permendikbud Nomor 44 sudah dijelaskan yang namanya pungutan tidak boleh dilakukan dan hanya dibolehkan sumbangan,” cetus Abyadi.

Menurutnya, kebijakan legalitas terhadap pungutan yang digulirkan Mendikbud dinilai tidak dimengerti arah tujuan yang jelas. Bahkan, kebijakan itu bisa menjadi bumerang dan rentan terhadap pungutan liar (pungli) yang sekarang ini sedang digalakkan untuk diberantas.

“Kondisi saat ini tengah gencar-gencarnya semangat memberantas pungli di seluruh sektor yang ada, di mana masyarakat diresahkan akan hal itu. Dalam memberantas itu, diterbitkan Perpres Nomor 87 tentang Pungli. Anehnya, di situ pula muncul kebijakan melegalkan pungutan. Jadi, ini namanya seperti Mendikbud tak paham kondisi yang terjadi,” ketus Abyadi.

Ia mengemukakan, ada peraturan yang melarang terhadap pungutan, tetap saja masih terjadi. Apalagi kalau diberi legalitas melakukan pungutan. Jadi, nantinya ini akan bertentangan dengan PP Nomor 17 dan Permendikbud Nomor 44.

“Kalau mau melegalkan pungutan, maka dicabut dulu PP dan Permendikbud dimaksud, bukan malah mengeluarkan aturan yang kontradiktif. Untuk itu, seharusnya Mendikbud ini membuat larangan terhadap pungutan bukan memperbolehkan,” ucapnya. Lebih jauh Abyadi mengatakan, daripada mengeluarkan kebijakan dan menerbitkan aturan tentang pungutan, alangkah baiknya Mendikbud berfokus terhadap nasib (gaji) para guru honorer yang menjadi polemik.

Sebab, Pemerintah Provinsi (Pemprov) kebingungan untuk menggaji guru honorer SMA/SMK akibat imbas dari peralihan kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota.

“Jangan dijadikan alasan agar sekolah tak mengandalkan anggaran pemerintah. Padahal, penggunaan anggaran yang sebenarnya tidak tepat sasaran. Undang-undang sudah mengamanatkan bahwa 20 persen dari APBN untuk sektor pendidikan. Tapi, ternyata penyaluran anggaran di sektor pendidikan sepertinya tidak pas. Dengan kata lain, kurang tepat distribusi anggarannya,” tukas Abyadi.

Demikian informasi yang kami sampaikan yang kami lansir dari sumut.pojoksatu.id . Silahkan like fanspage dan tetap kunjungi situs kami di www.kompasnesia.com. Kami akan selalu memberikan berita terbaru, terhangat, terpopuler, dan teraktual yang diperoleh dari berbagai sumber yang terpercaya. 

Terima Kasih atas kunjungan anda Semoga informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat dan terima kasih. Untuk info terbaru lainnya silakan kunjungi laman DISINI..!

Mohon Dishare agar semua rekan - rekan kita tahu

Baca juga informasi terkait di bawah yang juga sangat menarik
loading...
LIKE & SHARE

0 Response to "Legalkan Pungutan, Mendikbud Dinilai Tak Paham Kondisi"

Posting Komentar