GARA - GARA SURAT INI RIBUAN HONORER PANIK

BEREDAR luasnya surat pemberhentian tenaga non PNS yang dikeluarkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim ke publik, membuat resah ribuan guru honorer. Forum Solidaritas Pegawai Tidak Tetap (FSPTT) Samarinda pun langsung menyatakan sikap.

Mereka khawatir jika surat edaran tersebut ditujukan kepada tenaga pengajar. Ketua FSPTT, Wahyudin mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan kejadian ini. Mereka bahkan tidak segan-segan melaporkan ke Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) jika benar-benar di-PHK tanpa ada pergantian uang pesangon.

Image result for honorer

“Kami mau diberhentikan asal diberi uang pesangon. Hak kami harus dipenuhi dulu,” ujarnya saat menggelar konfrensi pers kemarin.

Dia mengatakan, total tenaga pengajar honorer yang ada di Samarinda mencapai 9 ribu orang yang tersebar dari TK hingga SMA atau sederajat.  Artinya sangat banyak. Bahkan lanjut dia, hampir 65 persen guru yang ada di Samarinda adalah tenaga non PNS. Usut punya usut, surat edaran tertanggal 6 Desember dengan nomor 876/3797/Disdik III/2016 ini tidak ada hubungannya dengan tenaga pengajar atau guru. Hal ini disampaikan Kepala Disdikbud Kaltim, Dayang Budianti didampingi Kepala Sub Bagian Umum, Idhamsyah, kemarin (28/12).


Kepada Sapos, pria yang biasa disapa Idham ini mengatakan, ada oknum terntu yang salah memahami isi surat ini. Hingga mempelintir ataupun menyangkutkan dengan tenaga pengajar atau guru honorer di sekolah.

“Surat ini tidak ada hubungannya dengan tenaga pengajar atau guru. Khusus di internal lingkungan SKPD Disdik Kaltim saja,” tegasnya.

Pihaknya sangat menghargai profesi guru dan mendukung penuh program pengembangan guru. Sehingga mustahil jika memecat tenaga pengajar non PNS yang ada di sekolah-sekolah. “Tidak mungkin kami memberhentikan guru,” urainya.

Ya, surat pemberhentian tenaga non PNS ini sudah dikeluarkan sejak tanggal 6 Desember lalu dengan Nomor surat 876/3797/Disdik. III/2016 ini memang dikhususkan untuk honorer yang ada dilingkungan Disdik.

“Mengingat pendanaan belanja bagi pegawai non PNS selama ini digaji melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) SKPD untuk sementara dinon aktfkan. Kan jelas tidak ada keterangan tenaga pengajar atau guru disitu,” tambah Dayang Budianti.
Demikian informasi yang kami sampaikan yang kami lansir dari fajar.co.id . Silahkan like fanspage dan tetap kunjungi situs kami di www.kompasnesia.com. Kami akan selalu memberikan berita terbaru, terhangat, terpopuler, dan teraktual yang diperoleh dari berbagai sumber yang terpercaya. 

Terima Kasih atas kunjungan anda Semoga informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat dan terima kasih. Untuk info terbaru lainnya silakan kunjungi laman DISINI..!

Mohon Dishare agar semua rekan - rekan kita tahu

Baca juga informasi terkait di bawah yang juga sangat menarik

loading...
LIKE & SHARE

0 Response to "GARA - GARA SURAT INI RIBUAN HONORER PANIK"

Posting Komentar