Mendikbud Berikan Larangan LKS dan PR di Sekolah, Guru Terbantu, tapi Orangtua Terganggu

Meski belum menerbitkan regulasi resmi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mendukung larangan guru memberikan pekerjaan rumah (PR), les, dan metode ajar menggunakan lembar kerja siswa (LKS). Dia ingin penggunaan LKS di sekolah dikaji lagi, karena dapat mengubah filosofi cara belajar siswa aktif menjadi pasif.

Namun di Kalimantan Selatan sendiri LKS hingga kini masih menjadi andalan para guru. Hal itu terlihat dari banyaknya sekolah di Banua yang masih menggunakan buku LKS sebagai penunjang pembelajaran siswa.

Image result for larangan pr lks

Salah satu sekolah yang masih mengharuskan murid menggunakan LKS ialah SDN Pekauman 2, Martapura Timur, Kabupaten Banjar. LKS masih digunakan karena dianggap dapat membantu para guru yang berhalangan hadir untuk mengajar. "Ketika guru keluar atau rapat, mereka bisa memberikan materi di LKS untuk dikerjakan. Supaya anak-anak tetap bisa belajar," kata Saidillah, guru kelas VI di SDN Pekauman 2 kepada Radar Banjarmasin, kemarin.

Ia mengaku di SDN Pekauman 2 masih ada tiga kelas yang menggunakan LKS, yaitu kelas 2, 3 dan 5. Sementara kelas 1 dan 4 tidak menggunakan LKS karena sudah menerapkan Kurikulum K-13. "Sedangkan untuk kelas 6 anak-anak sudah memakai buku detik-detik ujian," ujarnya.

Menurutnya, menggunakan LKS tidak salah. Asalkan sebelum LKS diserahkan ke murid, guru terlebih dulu memeriksanya. "Memang ada LKS dibuat asal-asalan, soal yang dibuat tidak sesuai dengan materi pembelajaran. Maka dibutuhkan peran seorang guru untuk memeriksa LKS sebelum digunakan murid," tuturnya.

Sementara mengenai larangan guru memberikan pekerjaan rumah (PR), Saidillah mengaku mendukung jika full day school sudah diterapkan. "Tapi kalau full day belum diterapkan, penghapusan PR kurang tepat. Karena PR masih dibutuhkan untuk membantu guru jika waktu pembelajaran kurang," katanya.

Penghapusan PR baru tepat jika full day school diterapkan, sebab waktu murid akan lebih banyak di sekolah dibandingkan di rumah. Jadi ketika pulang ke rumah anak-anak tidak lagi dibebani PR. "Kasihan mereka, di sekolah sampai sore. Jadi tak perlu lagi ada PR," ujar Saidillah.

Bukan hanya di Kabupaten Banjar, sekolah di Banjarbaru juga masih mengandalkan LKS dan PR. Salah satunya ialah SMPN 2 Banjarbaru, sekolah terletak di Jalan Panglima Batur, Banjarbaru tersebut masih setia menggunakan LKS dari Dinas Pendidikan (Disdik) Banjarbaru. Meski LKS yang digunakan oleh sekolah di Kota Idaman pernah dikritik karena kualitasnya dianggap kurang bagus. Bahkan, terkesan dibuat asal-asalan. Soal yang dibuat pun kurang berkorelasi dengan materi pembelajaran.

Salah satu guru SMPN 2 Banjarbaru Iwan Setiawan mengatakan, LKS yang mereka gunakan bukan lagi Lakas Idaman melainkan Lakas Banua. "LKS sekarang dibuat langsung oleh Disdik, jadi sekolah di Banjarbaru rata-rata masih menggunakannya," katanya.

Ia menuturkan, LKS memang perlu digunakan karena dapat membantu para guru ketika ingin meninggalkan murid lantaran ada kegiatan di luar. "Jika guru tidak ada atau ada keperluan biasanya menyuruh murid mengerjakan soal yang ada di LKS, supaya murid tidak keluyuran di sekolah," ujarnya.

Sementara untuk PR, guru di SMPN 2 Banjarbaru juga masih memberikannya kepada para murid. Sebab, jika tidak ada PR orangtua biasanya malah menagih ke sekolah. "Kalau tidak ada PR, ketika anak ditanya kenapa tidak belajar? Pasti jawaban mereka karena tidak ada PR. Itu yang membuat orang tua ingin ada PR," ujar Iwan.

Namun secara pribadi, ia mendukung jika PR dihapuskan. Karena PR biasanya menjadi beban bagi murid, sangking terbebaninya anak-anak seringkali mencari jawaban PR dengan cara mencontek ke teman-temannya. "Bahkan ada anak yang mengerjakan PR di sekolah pada pagi hari sebelum guru mereka masuk," ungkapnya.

Hal senada diungkapkan Isna Nurmala, salah satu orang tua murid di SMPN 2 Banjarbaru. Ia mengaku setuju jika PR dihapuskan, sebab aktivitas anaknya bernama Roby yang saat ini duduk di kelas VII sangatlah padat. "Kasihan anak kalau ada PR, apalagi kalau dalam satu hari ada tiga guru yang memberikan PR. Kapan waktu dia bermain?" katanya.

Lalu apakah setuju juga jika penggunaan LKS dilarang? Isna sangat menyepakatinya, karena menurutnya membeli LKS lumayan menjadi beban bagi para orangtua. "Bayangkan saja, setiap semester orangtua harus menyisihkan uang Rp100 ribu lebih untuk membeli LKS. Kalau yang punya uang tak masalah, yang kasihan itu bagi orangtua yang tidak mampu," ujarnya. 

Demikian informasi yang kami sampaikan yang kami lansir dari kalsel.prokal.co . Silahkan like fanspage dan tetap kunjungi situs kami di www.kompasnesia.com. Kami akan selalu memberikan berita terbaru, terhangat, terpopuler, dan teraktual yang diperoleh dari berbagai sumber yang terpercaya. 

Terima Kasih atas kunjungan anda Semoga informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat dan terima kasih. Untuk info terbaru lainnya silakan kunjungi laman DISINI..!

Baca juga informasi terkait di bawah yang juga sangat menarik
loading...
LIKE & SHARE

0 Response to "Mendikbud Berikan Larangan LKS dan PR di Sekolah, Guru Terbantu, tapi Orangtua Terganggu"

Posting Komentar