Guru Dilarang Pakai LKS dan Tanpa Les

Assalamualaikum, Selama datang rekan - rekan kompasnesia. Semakin banyak saja larangan yang dikeluarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy. Terbaru menteri asal Malang itu melarang guru menggunakan lembar kerja siswa (LKS) dan membuka jasa les. Menurut dia, pembelajaran harus benar-benar tuntas di kelas atau sekolah.

Pernyataan larangan itu disampaikan Muhadjir setelah pembukaan World Culture Forum (WCF) 2016 di Nusa Dua, Badung, Bali, kemarin (13/10). Dia memiliki alasan kuat mengeluarkan larangan itu. Terkait penggunaan LKS, misalnya. Dia merasa ada hubungan yang bias antara guru dan penerbit LKS. Hal itu juga bisa memicu adanya “bisnis” di antara dua pihak tersebut.
Image result for mendikbud muhadjir


“Sebaiknya putuskan saja hubungan dengan penerbit. Guru konsentrasi mengajar,” katanya. Selain itu, lanjut dia, buku-buku resmi keluaran Kemendikbud juga sudah dilengkapi dengan butir-butir soal. Sehingga sudah bisa menghapus fungsi LKS.

Muhadjir mengatakan, dengan adanya LKS, guru sering memberikan pekerjaan rumah (PR) kepada siswanya. Alih-alih siswa mengerjakan soal itu di rumah, ternyata justru orangtua yang menyelesaikannya. Jadi, menurut mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu, LKS tidak bisa menjadi ukuran belajar siswa di rumah.

Secara pribadi, Muhadjir mendukung larangan guru memberikan PR. Namun, dia mengakui saat ini masih terjadi pro dan kontra di masyarakat terkait tugas PR itu. Dengan kondisi itu, dia sampai saat ini belum akan menerbitkan regulasi resmi melarang guru memberikan PR.

Sementara itu, terkait dengan guru yang membuka jasa les, Muhadjir menyatakan, itu tidak benar. Bagi dia, pembelajaran materi apapun sebaiknya selesai di kelas. Jika masih ada siswa yang merasa kurang memahami, ya dipecahkan atau dilakukan pengayaan di sekolah. “Bukan membuka jasa les sore hari setelah pulang sekolah,” katanya.

Dia menilai, banyaknya guru yang membuka jasa les, tidak sejalan dengan kebijakan larangan memberikan PR. Tujuan melarang memberikan PR supaya anak memiliki waktu berkumpul lebih maksimal dengan orangtuanya. Tidak lagi terbebani dengan PR maupun jam les.

Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti mencoba bersikap netral atas kebijakan larangan guru menggunakan LKS dan membuka jasa les itu. “Kalau urusan LKS, oke tidak masalah dilarang,” katanya.

Sebab, guru di SMA 13 Jakarta itu mengatakan, pada umumnya kualitas LKS jelek dan dibuat asal-asalan. Khususnya soal-soal yang disajikan kadang tidak nyambung dengan pokok materi yang diajarkan.

Sementara itu, soal larangan bagi guru membuka les, itu harus dipertimbangkan lagi. Menurut Retno, guru seharusnya tetap memegang etika ketika membuka jasa les. Di antara etika tersebut adalah tidak membuka jasa les untuk anak didik di kelas yang diampu. Sebab, jika terjadi, itu bisa memicu konflik kepentingan antara guru dan siswa.

Di antaranya, guru tidak lagi objektif dalam memberikan nilai kepada siswanya. Dia khawatir siswa yang ikut les mendapatkan nilai bagus. Sementara itu, siswa yang tidak ikut les ke dirinya mendapatkan nilai jelek.

Plt Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi mendukung larangan guru menggunakan LKS dan membuka jasa les. Dia menuturkan perlu waktu bagi pemerintah menertibkan guru-guru yang masih menggunakan LKS.

Untuk larangan guru membuka les, dia merespons positif. “Sebaiknya guru memang tidak membuka les,” jelasnya. Unifah menuturkan, guru diharapkan berfokus mengajar di sekolah.

Namun, pemerintah juga harus sportif dengan memperbaiki tata kelola penyaluran tunjangan-tunjangan ke guru. Dia berharap, penyaluran tunjangan profesi guru (TPG) tepat waktu dan jumlah, supaya guru fokus mengajar.

CEO ruangguru.com, sebuah startup layanan kursus, Belva Devara menuturkan ada banyak tipikal siswa mengikuti kursus atau les. Di antaranya, ketika mempersiapkan diri menjelang ujian nasional (UN) atau seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri (SBMPTN). Selain itu, yang diambil pelajaran tertentu seperti IPA, bahasa Inggris, atau matematika.

Dia juga menjelaskan layanan kurus di ruangguru.com tidak melulu memerlukan kehadiran fisik atau tatap muka. Siswa juga bisa menjalin komunikasi secara online dengan guru. Jadi, siswa tetap di rumah. Dia mengatakan, saat ini anggota ruangguru.com mencapai 400 ribu siswa. Tidak semua anggotanya adalah siswa pengguna jasa kursus atau les.

Demikian informasi yang kami sampaikan yang kami lansir dari kaltim.prokal.co . Silahkan like fanspage dan tetap kunjungi situs kami di www.kompasnesia.com. Kami akan selalu memberikan berita terbaru, terhangat, terpopuler, dan teraktual yang diperoleh dari berbagai sumber yang terpercaya.

Terima Kasih atas kunjungan anda Semoga informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat dan terima kasih. Untuk info terbaru lainnya silakan kunjungi laman DISINI..!

Baca juga informasi terkait di bawah yang juga sangat menarik
loading...
LIKE & SHARE

1 Response to "Guru Dilarang Pakai LKS dan Tanpa Les"

  1. Klo pns mungkin bisa...ttp lihat guru WB/honorer yang memiliki kebutuhan ekonomi yang sama tp kurang perhatian dari pemerintah.....adilkah seorang yang digaji 3,5jt juta disamakan dengan seorang honorer bergaji 300.000/bulan????

    BalasHapus