MENDIKBUD TETAP MELANJUTKAN PROGRAM SEKOLAH SEHARIAN KARENA INI PERINTAH PRESIDEN

Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhajir Effendy mengutarakan niatnya untuk meneruskan program semacam full day school (FDS) yang disesuaikan dan lebih tepat disebut co-extracurricular. Program tersebut sudah lama dan bisa berjalan baik sebagaimana yang sudah diterapkan puluhan tahun di Pondok Pesantren (Ponpes) Modern Darussalam Gontor, Ponorogo.

“Tapi namanya bukan FDS. Ya, entah apa namanya nanti. Yang pasti konsepnya tidak jauh dengan pola FDS,” ujar Muhadjir menjawab pertanyaan wartawan usai meresmikan pembukaan Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) serta Olimpiade Sains Ponpes Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jatim, Minggu (21/8). Menurut pimpinan Ponpes Modern Darussalam Gontor, KH Hasan Abdullah Syahal, acara tersebut diikuti oleh 1800 santri dari 40 ponpes seluruh Indonesia.


Lebih lanjut Mendikbud mengatakan, bahwa program tersebut sebenarnya tidak bermasalah dan dipastikan akan bisa dilaksanakan. “Seperti yang ada di Ponpes Modern Darussalam Gontor ini. Ponpes ini sejak lama menerapkan pola yang lebih dari FDS. Bahkan, yang ada di sini bisa disebut full day school and night (FDSN),” tandas Muhadjir sambil menambahkan, bahwa Ponpes Modern Darussalam Gontor tersebut dapat dikatakan sebagai pelopor.

Muhadjir mengakui, memang banyak pro kontra seputar wacana FDS. Namun rencana program itu akan tetap dijalankan karena menurutnya, mereka yang menolak itu belum sepenuhnya memahami konsep tersebut. Apalagi, lanjut dia, FDS yang disesuaikan itu merupakan perintah dari Presiden Jokowi.

“Program ini merupakan perintah Presiden. Kan pasti sudah ada pertimbangan untung ruginya. Masa tidak dilaksanakan,” tuturnya.

Ia pun menambahkan, jika di waktu-waktu sebelumnya muncul anggapan olok-olokan

santri terkesan menjadi anak tiri Kemendikbud, mulai kini hal itu tidak lagi. Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu menegaskan, pemerintahan Jokowi dalam tiga tahun terakhir fokus menghilangkan kesenjangan, baik sosial, ekonomi maupun pendidikan.

“Itu berarti tidak ada lagi kesenjangan antara pondok pesantren dan sekolah umum lainnya. Di antaranya, santri juga akan mendapat pembagian Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang selama ini terkesan hanya berlaku bagi siswa sekolah formal. Jadi, para santri yang kondisi sosial ekonomi orang tuanya tidak mampu dan mengenyam pendidikan di Ponpes Modern Darussalam Gontor, juga bisa mendapatkan KIP,” ujarnya.

Muhadjir mengakui, saat ini regulasi konsep KIP yang akan diterima santri masih sedang dirumuskan. “Sekarang ini saya belum bisa menjelaskan bagaimana regulasinya. Tapi yang jelas, KIP merupakan milik semua siswa di Indonesia. Baik di sekolah di bawah naungan Kemdikbud maupun Kemag,” ujar Muhadjir.

Dukung FDS

Sementara itu, Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf sampai kini mengaku masih menunggu hasil kajian dari Kemendikbud terkait wacana penerapan FDS yang digagas Mendikbud.

“Sejumlah sekolah di beberapa kota sebenarnya sudah menerapkan FDS, tapi di tempat lain seperti di Trenggalek, di desa-desa masih perlu waktu penyesuaian,” ujar Gus Ipul panggilan Saifullah Yusuf kepada wartawan, beberapa waktu lalu.

Selain konsep FDS yang harus dimatangkan, sarana dan prasarana termasuk kesiapan para guru juga harus menjadi pertimbangan untuk penerapan FDS di seluruh wilayah.

“Jauh sebelum adanya konsep FDS, di daerah-daerah sudah banyak yang menerapkan model pembelajaran dasar berlanjut mulai pagi ditambah sore hari. Di pedesaan Jatim dikenal dengan konsep madrasah diniyah yang menampung murid sekolah dasar dengan model belajar dan bermain setelah sekolah formal selesai,” ujar Gus Ipul. Ia pun memberi contoh, ada lima sekolah di Kabupaten Pasuruan yang menjadi pilot project konsep FDS.

Menurut dia, madrasah diniyah sejak dulu juga mengajarkan pembelajaran karakter di samping juga menyediakan pembelajaran agama dan tempat bermain bagi anak-anak. “Jadi saya juga mendorong agar bupati-wali kota agar menyediakan pendidikan tambahan. Seperti di Pasuruan itu malah sudah ada Perda Madrasah Diniyah yang merekomendasikan sehabis sekolah umum, sorenya anak didik lantas diajarkan agama melalui madrasah diniyah,” katanya.

Di Surabaya sendiri, konsep FDS sudah diterapkan di SD Muhammadiyah 4 Pucang Surabaya untuk tahun ajaran 2016/2017. Guna menyukseskan program itu, pihak sekolah sudah menganggarkan untuk intensif guru sebesar Rp 31 juta. Edy Susanto, Kepala SD Muhammadiyah 4 Pucang, Surabaya menambahkan, bahwa program FDS sudah dicanangkan sebelum Kemdikbud memberlakukan gagasan FDS.

“Ini memang untuk memenuhi kebutuhan akan perubahan. Hanya saja FDS diberlakukan bagi siswa kelas 3 hingga kelas 6, sedang siswa kelas 1 dan 2 belum perlu disertakan model tersebut,” ujar Edy. Ia menambahkan, implementasi FDS di SD yang dipimpinnya tidak sampai menimbulkan polemik, bahkan mayoritas wali murid memberikan dorongan dan siap memberikan bantuan. Sekolah lain yang menerapkan kebijakan serupa adalah Sekolah Alam Insan Mulia (SAIM) Surabaya. Di sekolah ini penerapan FDS lebih lama dan meliputi jenjang SD, SMP, dan SMA.

“Sejak berdiri tahun 2000, kami sudah menerapkan FDS, mulai SD, SMP, dan SMA,” tutur Humas SAIM Surabaya, Hamdiya, dikonfirmasi, Senin (22/8).  Kegiatan belajar mengajar (KBM) di SAIM di mulai pukul 08.30 WIB dan selesai sekitar pukul 15.00 WIB.

Hamdiya optimistis, konsep FDS bisa diterapkan di semua sekolah jika pengelola lembaga pendidikan menginginkan karakter anak didik yang jempolan. Ia mengakui, yang paling utama dibenahi adalah sumber daya manusia (SDM), yakni guru. Jika menggunakan wacana FDS, guru harus inovatif agar pembelajaran menjadi menyenangkan.

Demikian informasi yang kami sampaikan . Silahkan like fanspage dan tetap kunjungi situs kami di www.kompasnesia.com. Kami akan selalu memberikan berita terbaru, terhangat, terpopuler, dan teraktual yang diperoleh dari berbagai sumber yang terpercaya. 

Terima Kasih atas kunjungan anda Semoga informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat dan terima kasih. Untuk info terbaru lainnya silakan kunjungi laman DISINI..!

loading...
LIKE & SHARE

0 Response to "MENDIKBUD TETAP MELANJUTKAN PROGRAM SEKOLAH SEHARIAN KARENA INI PERINTAH PRESIDEN"

Posting Komentar