FAKTA - FAKTA HASIL EVALUASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) 2016

Proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) telah selesai. Tahun pelajaran 2016–2017 dimulai pada 18 Juli. Dalam proses penerimaan itu, banyak masalah yang harus dicarikan solusi agar tidak terulang pada PPDB tahun berikutnya.

SELALU ada permasalahan dalam proses PPDB. Meski Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya telah berusaha mengantisipasinya, insiden di luar ekspektasi sulit dihindari.


Salah satunya penentuan sekolah bagi siswa yang lolos jalur prestasi (japres). Pada hari H pengumuman PPDB japres Minggu (26/9), puluhan orang tua nglurug ke kantor dispendik di Jalan Jagir, Wonokromo.

Mereka memprotes hasil penempatan sekolah oleh dispendik. Idealnya, ada tiga faktor yang dijadikan acuan dalam penempatan sekolah siswa japres.

Yakni, kedekatan antara lokasi rumah atau tempat latihan dan sekolah, grouping cabang olahraga (cabor), serta nilai siswa.

Faktanya, banyak wali murid yang komplain karena jarak sekolah yang dipilihkan dispendik jauh dari lokasi rumah, termasuk tempat latihan. Sejumlah wali murid juga menyayangkan keputusan dispendik yang terkesan tidak mempertimbangkan nilai saat menempatkan sekolah bagi siswa japres.

Misalnya, yang dialami keluarga Endang. Putra Endang adalah pemain drum band berprestasi di tingkat kota hingga nasional.

Pada PPDB tahun ini, putra Endang mendaftarkan diri melalui jalur prestasi. Dia memilih SMAN 9 dan SMAN 18.

Alasannya, dua sekolah tersebut dekat dengan tempat latihan. Yakni, di kompleks Grahadi.

Sayangnya, saat pengumuman PPDB japres, putra Endang justru ditempatkan di sekolah pinggiran.

Yakni, SMAN 11. Selain jauh dari tempat latihan dan rumah, SMAN 11 merupakan sekolah kawasan. Padahal, nilai unas yang diperoleh putranya pas-pasan.

Hanya 224,5. Idealnya, untuk masuk sekolah kawasan, siswa harus memiliki bekal nilai minimal 300. Kisruh PPDB japres tidak hanya terjadi saat pengumuman.
Saat pendaftaran japres dibuka, sejumlah orang tua juga kecele. Jadwal pendaftaran japres yang di-share dispendik dengan jadwal yang ditentukan Komite Nasional Olahraga Indonesia (KONI) berbeda.

Di brosur dan website ppdbsurabaya.net, pendaftaran japres dibuka pada 21–25 Juni. Namun, KONI menutup pendaftaran sejak 18 Juni.

Yuli Purnomo, anggota Dewan Pendidikan Surabaya, tidak menampik kondisi tersebut. Menurut dia, japres merupakan jalur terkisruh pada PPDB 2016.

’’Waktu pendaftaran yang tidak sinkron hingga munculnya protes terkait penempatan sekolah,’’ katanya.

Yuli mengungkapkan, tahun lalu pihaknya juga menerima komplain dari wali murid terkait penempatan sekolah siswa japres. Tetapi, jumlahnya tidak sebanyak tahun ini.

’’Tahun lalu mungkin hanya satu dua orang. Tapi, yang kemarin (saat pengumuman japres) lebih dari 50 wali murid komplain,’’ ucapnya.

Menurut Yuli, untuk menentukan lokasi sekolah siswa yang lolos japres, dispendik telah melakukan banyak pertimbangan.
Namun, lanjut dia, ada ketentuan yang timpang dalam PPDB japres. Pertama, dispendik memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih dua sekolah pada kolom yang tertera di formulir pendaftaran.

Namun, berdasar kondisi di lapangan, penentuan sekolah murni hak prerogatif dispendik.

’’Seharusnya dinas pendidikan tegas sejak awal bahwa penempatan sekolah dilakukan dispendik sehingga siswa tidak perlu menuliskan pilihan sekolah,’’ jelasnya.

Menurut Yuli, komplain muncul karena penempatan sekolah tidak sesuai dengan pilihan siswa.

’’Jika siswa ditempatkan di sekolah pilihan mereka, ya nggak mungkin ada komplain,’’ ungkapnya.

Selain japres, PPDB jalur kawasan turut menyisakan banyak masalah. Tahun ini ada lima sekolah kawasan yang terpaksa membuka jalur umum untuk memenuhi pagu.

Yakni, SMAN 3, SMAN 19, SMAN 20, SMAN 13, dan SMPN 35. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun lalu yang hanya tiga sekolah, yaitu SMAN 3, SMAN 19, dan SMAN 20.
Anggota DPRD Komisi D Surabaya Reni Astuti menyayangkan sekolah kawasan yang membuka pendaftaran jalur umum.

Sebab, sekolah kawasan yang membuka pendaftaran jalur umum menjadi tidak berbeda dengan sekolah jalur umum.

’’Tidak ada bedanya dengan sekolah jalur umum. Nilainya menjadi di bawah passing grade,’’ tuturnya.

SMAN 3 dan SMAN 19, kata dia, membuka jalur reguler lantaran jumlah pendaftar tidak memenuhi kuota.

Di sekolah kawasan lainnya, yakni, SMAN 20, SMAN 13, dan SMPN 35, menyisakan kuota karena sebagian pendaftar menjadikan sekolah tersebut sebagai pilihan kedua.

’’Jadi, membuka jalur umum karena masih ada kuota,’’ paparnya.

Reni memprediksi pola serupa terulang pada tahun depan jika Dinas Pendidikan Surabaya tidak melakukan tindakan antisipatif.
Salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah mematok passing grade yang berbeda di tiap sekolah kawasan.

Selama ini passing grade yang menjadi penentu penerimaan siswa masuk ke sekolah kawasan dibuat sama.

Penghitungan penerimaannya hanya pada kompetisi atau tingkat persaingan, jumlah siswa pendaftar, dan pagu.

’’Tapi tidak dibuat per wilayah. Padahal, sekolah kawasan kan wilayah,’’ katanya.

Karena itu, ke depan passing grade sekolah kawasan bisa dibuat per cluster dengan memperhatikan kajian kawasan.

Apalagi, siswa yang masuk sekolah kawasan juga mendapat treatment serupa. Yakni, melalui tes potensi akademik (TPA).

Sementara itu, siswa sekolah kawasan yang masuk melalui jalur umum tidak melalui tahap TPA.
Berapa pun jumlah siswa yang mendaftar bisa diterima selama kuota masih ada. ’’Kalau tidak ada tindakan, polanya akan begini-begini juga nanti,’’ ucapnya.

Minimnya jumlah pendaftar sekolah kawasan juga menjadi sorotan tersendiri. Penyebabnya dua hal.

Selain mutu sekolah kawasan yang kurang, bisa disebabkan kendala teknis. Misalnya, jarak atau akses kendaraan menuju sekolah kawasan yang tidak mudah dijangkau.

Reni mengatakan, ukuran mutu sekolah kawasan juga harus jelas. Mulai jaminan kualitas, output lulusan, serta siswa yang diterima perguruan tinggi negeri atau yang terserap kerja.

Bisa jadi, kata dia, mutu sekolah kawasan yang membuka pendaftaran jalur umum itu belum terpublikasikan ke para siswa.

Karena itu, dispendik perlu lebih agresif mengenalkan atau mempromosikan sekolah-sekolah kawasan kepada masyarakat.

’’Jaminan bahwa sekolah kawasan yang mempunyai kualitas bagus ini harus disampaikan secara lebih luas,’’ jelasnya.
Reni juga menyayangkan laman ppdbsurabaya.net yang sudah ditutup dan tidak bisa diakses masyarakat.

Seharusnya, kata dia, laman tersebut ditutup setelah masa layanan orientasi siswa (LOS) berakhir. Sebab, dia menilai proses PPDB di Surabaya belum tuntas.

Daftar nama siswa yang sudah diterima di setiap sekolah belum ditampilkan dan diketahui secara luas oleh masyarakat dalam laman PPDB.

’’Masyarakat perlu tahu apakah pagu sekolah sudah terpenuhi. Juga, apakah ada siswa yang tidak daftar ulang,’’ tegasnya.


Terima kasih telah mengunjungi laman kami semoga informasi yang diperoleh bermanfaat
loading...
LIKE & SHARE

0 Response to "FAKTA - FAKTA HASIL EVALUASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) 2016"

Posting Komentar