DATA PENERIMA KIP TIDAK AKURAT

Sebanyak 12 juta lembar Kartu Indonesia Pintar (KIP) belum dapat dicairkan. Kendala pencairan muncul akibat belum singkronnya data yang ada di Kemdikbud dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemdikbud, Hamid Muhammad mengatakan, pemerintah mencetak 17,9 juta lembar KIP memasuki tahun ajaran 2016/2017.

“Namun belum semua dana yang ada di dalam KIP dapat dicairkan,” kata Hamid, di Jakarta akhir pekan kemarin. Menurut Hamid, penyebab belum cairnya KIP tersebut karena pemegang kartu belum terdata sebagai peserta didik. Seperti diketahui, KIP diperuntukkan bagi anak usia sekolah dari keluarga miskin.


Mulai usia 6 sampai 21 tahun. Berbeda dengan beasiswa siswa miskin yang ada pada era pemerintahan Susilo bambang Yudhoyono, KIP di era Presiden Joko Widodo diperuntukkan juga untuk anak-anak yang tidak sekolah, mulai dari jenjang SD, SMP dan SMA. Sedangkan jumlah t otal penerima untuk jenjang SD ada 10,3 juta anak.

Kemudian di SMP ada 4,3 juta penerima, SMA (1,3 juta), dan SMK (1,8 juta). Dengan besaran uang bantuan yang bervariasi yakni SD 450 ribu rupiah /siswa/tahun, SMP 750 ribu rupiah / siswa/tahun, dan SMA/SMK 1 juta rupiah/siswa/tahun.

Syarat pencairan uang di KIP adalah, harus terdaftar aktif menjadi siswa di sekolah, pesantren, maupun lembaga kursus. Sehingga anak-anak yang tidak sekolah harus didorong untuk bersekolah untuk mencairkan KIP. Hamid mengimbau, agar masyarakat segera mendaftarkan anak-anaknya di sekolah.

“Kemdikbud menunggu sampai akhir Agustus 2016,” jelas dia. Saat ini, kata Hamid, Kemdikbud telah mengumpulkan dinas pendidikan provinsi, kabupaten, dan kota seluruh Indonesia.

Tujuannya adalah meminta dinas pendidikan untuk aktif mendata dan mendaftarkan siswa yang belum sekolah untuk bersekolah. ‘’Setelah terdata aktif di dapodik, uang di KIP bisa dicairkan,’’ jelasnya .

Akurasi Data
Sementara itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menemukan banyak masalah akurasi data penerima KIP. Hal itu diungkapkan dalam pertemuan Kemdikbud dengan dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) terkait dengan banyaknya temuan masalah data penerima KIP di lapangan.

Mendikbud, Anies Rasyid Baswedan menyatakan bahwa Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan program prioritas Presiden Joko Widodo dan penting untuk memastikan program ini efektif dari hulu hingga ke para penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP).

“Sesuai arahan Bapak Presiden, Kemdikbud menggunakan data dari BPS yang telah diolah oleh TNP2K untuk menentukan penerima KIP dan distribusi KIP,” kata Anies. Karena itu, lanjut Anies, Kemdikbud perlu berkoordinasi dengan BPS dan TNP2K untuk memastikan data dan penerima KIP sesuai. Mendikbud mengundang BPS dan TNP2K untuk membicarakan temuan-temuan Kemdikbud di lapangan.

“Memang banyak ditemukan masalah akurasi data penerima KIP,” jelas Dia. Kemdikbud meminta BPS untuk melakukan pemutakhiran data, dan memang ditemukan banyak masalah akurasi data penerima KIP di lapangan. Untuk itu perlu dilakukan koordinasi lebih intensif antara Kemdikbud, BPS dan TNP2K untuk menyamakan data dan meningkatkan akurasinya.

Terkait Program Indonesia Pintar (PIP) data Dapodik (Data Pokok Pendidikan) bisa digunakan sebagai rujukan dalam proses pengumpulan data di BPS. Data Dapodik itu memuat 44,5 juta siswa yang telah terdaftar di sekolah dengan akurasi yang baik, karena didasarkan pada data sekolah dan akta kelahiran.

“Sementara data keluarga miskin berasal dari BPS dan TNP2K,” kata Anies. Dari data penerima KIP yang bersumber dari BPS dan telah diolah oleh TNP2K sebanyak 17,9 juta anak usia sekolah dari keluarga miskin berhak menerima KIP, yang disalurkan oleh Kemdikbud. Dari jumlah itu diperuntukkan bagi 13.7 (76,6%) juta anak yang bersekolah dan 4,2 (23,4%) juta anak yang tidak bersekolah. 


Terima kasih telah mengunjungi laman kami semoga informasi yang diperoleh bermanfaat 
loading...
LIKE & SHARE

0 Response to "DATA PENERIMA KIP TIDAK AKURAT"

Posting Komentar